Evaluasi Kebijakan Pendidikan

By, Desi Widiasari

A.  Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Budiardjo dalam Supandi (1988) menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Jadi, evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum.

Sebagai contoh, kebijakaan pendidikan yang memuat aturan yang mengharuskan setiap mahasiswanya harus membayar SPP, Rp 120.000-, per semester. Karena salah satu mahasiswanya ada yang tidak mampu membayar sebesar itu, kemudian ia mengajukan keringanan biaya kepada pimpinan perguruan tinggi. Padahal, aturan perguruan tinggi tersebut menyebutkan, setiap mahasiswa harus mengikuti aturan yang dijunjung tinggi. Atas alas an-alasan pengajuan tersebut, pimpinan perguruan tinggi mengabulkan dengan cara, memberikan keringanan kepada mahasiswa.

B.  Tujuan Evalausi Kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1)   Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

2)   Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3)   Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

4)   Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kabijakan, baik dampak positif maupun negative.

5)   Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6)   Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan akan dating. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku (raw materials) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah system kebijakan. Output adalah keluaran dari sebuah system kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sedangkan outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikanya suatu kebijakan. Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

C.  Alasan-alasan Perlunya Evaluasi

Evaluasi kebijakaan diperlukan dengan maksud:

1.    Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah belum.

2.    Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakaan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum.

3.    Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksaan dalam kaitannya dengan faktor kondisionak dan situasional di mana kebijaksaan twersebut dilaksanakan.

4.    Mengatahui seberapa jauh rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan.

5.    Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakaan.

6.    Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakaan terhadap khalayak yang bermaksud ditujuoleh kebijakan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakaan.

7.    Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak.

8.    Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijaksaan.

D.  Metode Evaluasi Kebijaksanaan

Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni:

1.    Single program after-only

2.    Single program before-after

3.    Comparative after-only

4.    Comparative before-after

Dalam evaluasi dampak program juga harus dicermati bahwa dampak yang terjadi betul-betul sebagai akibat dari program yang sedang dievaluasi, bukan dampak dari program lain. Bisa jadi dampak terjadi merupakan akumulasi dari berbagai program yang berdampingan atau bersinergi.

E.  Batasan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Jika diartikan secara bebas, evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang didesain untuk menilai hasil-hasil program pemerinyah yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.

Perbedaan khusus dalam hal objek dalam pengertian di atas mengacu kepada substansi persoalan kebijakan atau bidang, seperti bidang pendidikan, perburuan, luar negeri, pertahanan keamanan dan sebagainya. Perbedaan secara khusus dalam hal tekniknya, mengacu pada teknik-teknik penilaian yang bermacam-macam, baik teknik penilaian yang menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan perbedaan secara khusus dalam hal metodenya, mengacu kepada keefektifan tidaknya, dan besar tidaknya dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan.

Jelaslah bahwa evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriterium-kriterium yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

F.   Macam-macam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Adapun beberapa macam evaluasi kebijakan pendidikan, diantaranya adalah:

1.    Dintinjau dari segi waktu mengevaluasi

a.    Pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan.

b.    Pandangan Komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hamper setiap tahap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi dan terhadap evaluasi itu sendiri.

2.    Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan

a.    Evaluasi kebijakan pendidikan dasar

b.    Evaluasi kebijakan pendidikan menengah

c.    Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi

3.    Ditinjau dari periodisasi evaluasi

a.    Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun pertama

b.    Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun kedua

c.    Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun keempat

d.   Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun terakhir

4.    Ditinjau dari kriteria avaluasi. Evaluasi yang menggunakan kriterium, yaitu kriterium standard critrian reference dan kriterim norn critrian reference

5.    Ditinjau dari sasaran evaluasi

a.    Evaluasi dampak

b.    Evaluasi proses

6.    Dari segi kontinuitas

a.    Evaluasi Formatif

b.    Sumatif

Undeson dalam (Imron, 2004: 88) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi impresionistis, evaluasi operasional dan evaluasi simatis. Evaluasi kebijakan impresionistis adalah evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anecdotal dan fragmentaris dan  kepentingdipengaruhi oleh ideology dan kepentingan dan kriteria tertentu. Evaluasi kebijakan operasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan. Evaluasi  kebijakan sistematik adalah evaluasi yang didesain secara sistematis, evaluasi yang memperhatikan komponen sistem kebijkasaaan secara keseluruhan.

            Menurut Dunn (1981) menggolongkan evaluasi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1.    Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang mempersoalkan alat-alat evaluasinya dan tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang di evaluasi.

2.    Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang mempersoalkan validitas, reabilitas, dan fisibilitas alat-alat evaluasi dan melihat substansi yang di evalusi.

3.    Evaluasi berdasarkan teori keputusan, selain memperhatikan kesahihan dan keandalan juga mempertimbangkan harga atu nilainya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

G.  Karakteristik Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

Adapun beberapa ciri khusus evaluasi kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.    Tidak bebas nilai, bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dab nilai suatu kebijakan.

2.    Berorientasi pada masalah, evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atu diformulasikan.

3.    Berorientasi pada masa lalu dan kini, menyatakan bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, dan yang terjadi senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian.

4.    Berorentasi pada dampak, evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak.

H.  Aktor-Aktor Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evalusi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Keterliubatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijaksanaaan secara formal dan legal ada ditangan pelaksana meskipun secara materil berada ditangan administrator. Keterlibatan actor-aktor kebijakan yang bersifat formal umumnya berada di luar gelanggang arena. Media masa seringkalai menjadi mediator dalam penilaian yang dilakuakan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formai ini. Dengan demikian hasil penilaian tersebut akirnya juga sampai kepada pelaksana. Aktor-aktor formal dan aktor-aktor non formal tersebut bekerja sama dalam suatu forum.

I.     Cakupan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan berada ditingkat-tingkat nasional, wilayah dan daerah, maka setiap tingkatan tersebut evaluasi tersebut dilaksanakan. Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijaksaan yang dibuat  masing-masing.

Apa saja yang dievaluasi sangat tergangtung kepada pendekatan yang dipakai. Menurut pendekatan input keberhasilan kebijakan ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan memang tidak boleh dianggap sama. Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung kepada komponen-komponen trasnformasi yang ada di lembaga pendidikan. Menurut pendekatan output adalah implementasi kebijakan pendidikan berkenan dengan beberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat, sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan.

J.    Problema Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevalusai kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut adalah sebgai berikut:

1.    Bila tujuan kebijaksaan tersebut tidak jelas.

2.    Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

3.    Tidak jelasnya masalah, sumber masalah dan kejala masalah.

4.    Terkaitnya antara masalah satu dengan yang masalah yang lain.

5.    Subyektifnya masalah kebijakan.

Adapun kendala kebijakan diindentifikasikan berbagai kendala dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

1.    Kendala psikologis. Banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.

2.    Kendala Ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3.    Kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.

4.    Kendala Politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis.

5.    Kendala Tersedianya Evaluator. Pada berbagai lembaga pemerintah, kurang tersedia sumber daya manusia yang memiliki potensi melakukan evaluasi.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

            Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.    Evaluasi mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

2.    Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum.

3.    Evaluasi mempunyai 6 tujuan.

4.    Macam-macam evaluasi kebijakan meliputi: dintinjau dari segi waktu mengevaluasi, ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, ditinjau dari periodisasi evaluasi, ditinjau dari kriteria avaluasi, ditinjau dari sasaran evaluasi, dari segi kontinuitas.

5.    Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevalusai kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.